oleh

Ujug-ujug Sosialisasi Bangun Kilang, Warga : Selesaikan Dulu Masalah Kompensasi Limbah

-AKSI, BERITA-Dilihat : 141

Warga terdampak pencemaran limbah minyak (oil spell) akibat kebocoran minyak dan gelembung gas di sekitar anjungan lepas pantai YYA, blok Minyak dan Gas Offshore North West Java (ONWJ) pada 22 Juli 2019 silam mempertanyakan kegiatan sosialisasi pembangun kilang minyak oleh salah satu anak perusahaan PT Pertamina.

Pasalnya, menurut warga, kewajiban PT Pertamina terkait dengan kompensasi dampak pencemaran tersebut belum sepenuhnya terealisasikan. Hingga kini, dari 727 warga Kepulauan Seribu yang terdampak baru sekitar 20 persen telah menerima dana tersebut.

Ketua RW 02 Kelurahan Pulau Pari di Pulau Lancang Naki menyebutkan, permasalahan kompensasi pencemaran minyak hingga kini belum selesai sehingga banyak warga yang terdata adalah terdampak pencemaran yang mengadu ke dirinya.

“Warga banyak menanyakan soal dana kompensasi yang dijanjikan akan segera dibayar. Tapi sekarang malah kami dengar pihak Pertamina malah mau bangun kilang lagi di Kepulauan Seribu,” ungkap Naki.

Menurut dia, sebaiknya pihak Pertamina memikirkan bagaimana mengembalikan aktivitas ekonomi nelayan yang terpuruk akibat pencemaran itu. Para nelayan budidaya ikan, dampak kerusakan ekosistem, dan ekses negatif yang terjadi lainnya.

“Ini mah ujug-ujug namanya, kepastian nasib mereka yang terdampak bagaimana?. Ini sudah bulan Februari, padahal mereka janji bulan Januari lalu akan diselesaikan,” tanya Naki.

Ketua Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu, Robin berpandangan serupa, dia yang berdomisili di Pulau Untung Jawa juga merasa gerah dengan yang dilakukan manajemen Pertamina terkait dengan tanggung jawab dana kompensasi itu.

“Dari kelembagaan Dewan Kabupaten kami menegaskan, Pertamina harus menyelesaikan terlebih dahulu masalah dana kompensasi dan sebagai warga Pulau Untung Jawa, saya sudah lelah selalu dituntut warga terdampak pencemaran soal dana itu,” keluhnya.

Sementara Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kepulauan Seribu Lukman Hadi, menganggap pihak manajemen Pertamina yang bertanggung jawab dengan masalah kompensasi tidak ada itikad baik menyelesaikan masalah itu.

Disampaikan Lukman, dari informasi yang diterima KNPI sejauh ini pihak Pertamina tidak menjadikan realisasi kompensasi di wilayah Kepulauan Seribu sebagai opsi utama dan dianggap respon warga di Jakarta kepulauan ini lebih kondusif terkait masalah pencemaran.

“Ini fakta, mereka (Pertamina. red) sibuk dengan tuntutan dari lembaga atau LSM dari wilayah terdampak lainnya. Sementara warga pulau dianggap gampang diatur,” tegas Lukman.

Dari itu, tambah Lukman, KNPI Kepulauan Seribu meminta pihak PT Pertamina dan atau pihak yang bertanggung jawab dengan dampak agar segera menyelesaikan kewajibannya dan menunjukkan  ke publik kajian amdal dari dampak pencemaran lingkungan yang terjadi.

“Sesuai dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2016 dan Permen Perhubungan Nomor 58 Tahun 2013, sudah jelas mengatur, apa dan bagaimana yang harus dilakukan pihak yang menjadi sumber pencemaran. Terpenting, publik harus tahu secara pasti kajian amdal dari dampak yang ditimbulkan,” jelasnya.

Karena, sambung Lukman, hal itu telah diamanatkan dalam Undang undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed